Fondasi Hadis Mengenai Hak Berserikat
Dalam sistem ekonomi dan sosial Islam, pengaturan kepemilikan merupakan instrumen krusial untuk mewujudkan keadilan distributif. Rasulullah SAW meletakkan kaidah fundamental yang membatasi penguasaan mutlak individu terhadap komoditas vital penopang kelangsungan hidup umat. Prinsip ini menegaskan bahwa terdapat sektor-sektor tertentu yang mutlak menjadi hak kolektif masyarakat dan tidak boleh diprivatisasi secara sewenang-wenang demi keuntungan segelintir pihak.
Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda: 'Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api; dan harga ketiganya adalah haram.' (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah).
Hadis ini menjadi dasar dari pembagian kepemilikan dalam fikih ekonomi, khususnya kategori kepemilikan umum (al-milkiyah al-'ammah). Berdasarkan kaidah tersebut, setiap individu memiliki hak akses yang setara untuk memanfaatkan sumber daya yang dimaksud. Negara atau penguasa berfungsi sebagai pengawas dan pengelola amanah publik, bukan sebagai pemilik mutlak yang berhak menjual atau menyerahkan penguasaannya kepada korporasi privat yang menindas kebutuhan masyarakat.
Rincian Tiga Elemen Hak Bersama
1. Air (Al-Ma'): Sumber Kehidupan Primer
Air diposisikan pada urutan pertama karena fungsinya yang tidak tergantikan dalam mempertahankan eksistensi makhluk hidup. Dalam konteks hadis ini, cakupan air merujuk pada air yang bersifat alami dan belum berada dalam wadah atau penguasaan khusus seseorang. Ini mencakup aliran sungai, air danau, mata air alami, laut, serta air hujan yang mengalir bebas di saluran-saluran umum.
Seseorang dilarang memagari atau mengklaim mata air yang menjadi tumpuan warga sekitar, lalu memungut bayaran atas pengambilan air pokok tersebut. Penguasaan pribadi hanya sah apabila air tersebut telah diambil melalui usaha mandiri ke dalam wadah pribadi, seperti mengambil seember air dari sungai umum. Namun, sumber asalnya tetap berstatus hak publik yang wajib dijamin keterjangkauannya bagi siapa saja, baik manusia maupun hewan ternak.
2. Padang Rumput (Al-Kala'): Vegetasi dan Ruang Pangan Ternak
Elemen kedua adalah padang rumput atau vegetasi alamiah yang tumbuh di atas tanah terbuka tanpa campur tangan penanaman intensif oleh individu tertentu. Istilah al-kala' mencakup tanaman basah maupun rumput kering yang berada di lembah, bukit, kawasan hutan bebas, serta tanah tak bertuan. Sumber daya ini sangat vital dalam struktur ekonomi pastoral dan agraris sebagai penjamin ketersediaan pakan ternak masyarakat luas.
Larangan privatisasi padang rumput ditujukan untuk mencegah penguasa atau pemilik modal besar membuat batas eksklusif (hima) bagi ternak-ternak mereka sendiri sambil menyingkirkan penggembala kecil. Nabi Muhammad SAW secara tegas menghapuskan praktik monopoli lahan komunal jahiliah dan menetapkan bahwa lahan terbuka harus dapat dimanfaatkan secara adil tanpa diskriminasi kelas ekonomi.
3. Api (An-Nar): Rantai Pasok Energi dan Bahan Bakar
Secara harfiah, api merujuk pada bahan bakar penerangan, pemanas, dan memasak seperti kayu bakar yang dikumpulkan dari kawasan publik. Dalam perluasan analogi fikih kontemporer, unsur api mencakup spektrum energi secara menyeluruh, termasuk sumber daya hidrokarbon seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, panas bumi, hingga infrastruktur pembangkit tenaga listrik yang menyokong operasional masyarakat.
Kebutuhan energi adalah penggerak roda ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ketika sektor energi diserahkan pada mekanisme pasar bebas tanpa kendali dan diprivatisasi secara serakah, rakyat rentan mengalami pemerasan harga. Oleh karena itu, seluruh sumber daya tambang energi berskala raksasa wajib dikelola oleh otoritas publik demi sebesar-besarnya kemakmuran bersama.
Bahaya Ketamakan dan Peringatan Kitab Suci
Kecenderungan manusia untuk menimbun dan menguasai kekayaan secara berlebihan merupakan ancaman utama terhadap kelestarian sumber daya bersama. Ketamakan (al-hirsh) dan kekikiran yang ekstrem (asy-syuhh) mendorong individu untuk mencari celah legal guna memprivatisasi apa yang semestinya dinikmati bersama. Al-Qur'an secara eksplisit memperingatkan agar perputaran kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok elit.
'...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...' (QS. Al-Hasyr: 7).
Ayat tersebut menegaskan mandat struktural pencegahan oligarki ekonomi. Selain itu, dorongan naluriah untuk terus menimbun harta diancam secara tegas dalam Surah At-Takatsur ayat 1-2, yang mengingatkan bahwa perlombaan memperbanyak kekayaan sering kali melalaikan manusia dari batas-batas moral hingga ajal menjemput. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga mengingatkan batas ketamakan manusia:
'Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya ia ingin memiliki dua lembah emas. Dan tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya kecuali tanah (kematian), dan Allah menerima tobat orang yang bertobat.' (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
Prinsip Pengelolaan dan Tanggung Jawab Kolektif
Menjaga status hak bersama tidak berarti sumber daya dibiarkan tanpa aturan (tragedy of the commons). Perlindungan terhadap kepemilikan umum menuntut tata kelola yang profesional, adil, dan berorientasi jangka panjang melalui serangkaian prinsip operasional:
Akses Bebas yang Bertanggung Jawab: Setiap anggota masyarakat berhak mengambil manfaat tanpa merusak ekosistem atau memonopoli titik distribusi utama.
Intervensi Pengawasan Pemerintah: Otoritas bertugas meregulasi penggunaan agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan dan memastikan distribusi merata hingga ke lapisan masyarakat terlemah.
Larangan Komersialisasi Primer: Dilarang menjual sumber daya dasar dalam bentuk murni tanpa adanya nilai tambah atau proses pengolahan yang sah.
Perlindungan Lingkungan Berkelanjutan: Ekosistem penopang seperti daerah resapan air, kawasan hutan, dan udara bersih harus dijaga dari polusi industri dan kerusakan struktural.
Pengabaian terhadap batas-batas kepemilikan ini tidak hanya melahirkan ketimpangan ekonomi yang parah, melainkan juga merusak tatanan ekologis. Pemahaman yang komprehensif mengenai hadis hak berserikat tiga perkara ini membuktikan bahwa ajaran Islam telah menyediakan kerangka etis dan hukum yang kokoh untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam oleh ketamakan manusia.


