Bencana Kebakaran Hutan: Krisis Ekologis Berulang
Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang di berbagai wilayah Indonesia bukan sekadar anomali iklim atau musibah musiman. Sebagian besar kebakaran hutan dipicu oleh tindakan kesengajaan manusia yang membuka lahan dengan cara membakar demi menekan biaya produksi dan mengejar keuntungan ekonomi sesaat. Dampak dari tindakan ini tidak hanya menghanguskan jutaan hektare tegakan pohon, tetapi juga melepaskan kabut asap tebal beracun yang meracuni jutaan manusia di berbagai provinsi, bahkan melintasi batas negara tetangga.
Asap pekat yang ditimbulkan memicu lonjakan penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), melumpuhkan aktivitas pendidikan, menutup jalur penerbangan, dan merugikan perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah. Di balik kalkulasi kerugian materiil tersebut, tersimpan dimensi moral dan spiritual yang sangat mendasar: pembakaran alam adalah bentuk kejahatan terencana terhadap ciptaan Tuhan dan pelanggaran nyata terhadap hak hidup sesama makhluk.
Amanah Khilafah dan Larangan Merusak Bumi
Dalam pandangan tauhid, bumi beserta seluruh ekosistemnya bukanlah milik mutlak manusia yang boleh dieksploitasi tanpa batas. Manusia ditempatkan di muka bumi dengan status sebagai khalifah—pemegang mandat untuk mengelola, merawat, dan memakmurkan alam (imaratul ardh), bukan merusaknya. Hubungan manusia dengan alam diikat oleh prinsip amanah dan keseimbangan (mizan) yang tidak boleh dirusak demi keserakahan pribadi maupun korporasi.
"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan." (QS. Al-A'raf: 56)
Ayat tersebut menegaskan larangan eksplisit terhadap fasad fil ardh (berbuat kerusakan di muka bumi). Merusak sistem penyangga kehidupan seperti hutan hujan tropis, tanah gambut, dan sumber daya air adalah manifestasi paling nyata dari perbuatan fasad tersebut. Allah menciptakan bumi dalam tatanan yang harmonis dan seimbang; setiap intervensi destruktif yang memicu ketimpangan ekologis merupakan pembangkangan terhadap titah ketuhanan.
Kezaliman Massal terhadap Hak Ekologis Publik
Membakar hutan bukan sekadar dosa privat antara seorang hamba dengan Tuhannya, melainkan bentuk kezaliman horizontal (zhulm) yang berdampak massal. Hak mendapatkan udara bersih, air bersih, rasa aman, dan lingkungan hidup yang sehat merupakan hak ekologis mendasar yang diakui oleh syariat. Ketika seseorang atau korporasi membakar lahan, mereka telah merampas hak hidup sehat ribuan bahkan jutaan orang secara sepihak.
Dosa kezaliman terhadap sesama manusia (haqqul adami) tidak akan gugur hanya dengan memohon ampun kepada Allah. Syariat menetapkan bahwa hak-hak yang terampas harus dikembalikan atau dihalalkan oleh para korbannya. Bagaimana mungkin seorang pelaku pembakaran hutan dapat meminta kerelaan dari ratusan ribu balita yang sesak napas karena kabut asap, warga lansia yang kehilangan nyawa akibat komplikasi paru-paru, atau petani kecil yang mata pencahariannya hancur total?
Merampas hak publik atas udara bersih yang merupakan berkah umum tanpa boleh dimonopoli atau dicemari.
Menimbulkan kemudaratan (dharar) skala luas, melanggar kaidah ushuliyyah 'la dharara wa la dhirar' (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan bahaya).
Memusnahkan keanekaragaman hayati dan habitat satwa liar yang berhak melangsungkan hidup di ekosistemnya.
Memicu kerugian ekonomi sistemik bagi masyarakat rentan akibat penurunan kualitas kesehatan dan terhentinya mata pencaharian.
Peringatan Keras Penggunaan Api Secara Destruktif
Tradisi kenabian memberikan peringatan yang sangat spesifik dan keras terkait penggunaan api. Api memiliki daya rusak yang tidak pandang bulu; ia membakar pepohonan, menghanguskan tanah hingga mikroba pengurai di dalamnya, dan membinasakan satwa yang tidak memiliki daya untuk melarikan diri. Dalam sejumlah riwayat, Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang penyiksaan atau pembinasaan makhluk hidup menggunakan api.
"Sesungguhnya tidak ada yang berhak menyiksa dengan api kecuali Rabb pemilik api itu sendiri." (HR. Abu Dawud)
Membakar hutan berarti menyalakan api besar yang membakar jutaan makhluk bernyawa sekaligus: serangga, burung di sarangnya, primata di pucuk pohon, hingga reptil di dalam tanah. Seluruh makhluk tersebut bertasbih memuji penciptanya. Menghanguskan mereka hidup-hidup demi efisiensi biaya pembukaan perkebunan merupakan tindakan biadab yang dikecam keras oleh etika Islam dan peradaban kemanusiaan yang beradab.
Sanksi Dunia dan Pertanggungjawaban di Hadapan Mahkamah Ilahi
Pencegahan kejahatan ekologis menuntut ketegasan instrumen hukum di dunia sebelum azab akhirat tiba. Para ulama fiqih jinayah bersepakat bahwa penguasa (pemerintah) memiliki wewenang penuh untuk menjatuhkan hukuman ta'zir yang paling berat kepada para perusak lingkungan. Bentuk hukuman ta'zir dapat berupa pencabutan izin usaha secara permanen, penyitaan seluruh aset pelaku kejahatan korporasi, denda ganti rugi pemulihan ekologis secara penuh, hingga hukuman kurungan penjara maksimal bagi para pengambil keputusan.
Penegakan hukum ta'zir yang tegas dan tanpa kompromi terhadap aktor intelektual serta korporasi pembakar lahan.
Penerapan asas ganti rugi ekologis (restorasi lahan gambut dan reboisasi) yang dibebankan langsung kepada pihak perusak.
Penguatan pengawasan preventif oleh aparat penegak hukum dan kementerian terkait sebelum musim kemarau tiba.
Pemberian dukungan nyata kepada masyarakat adat dan penjaga hutan lokal yang mempertahankan kedaulatan ruang hijau.
Bagi mereka yang berhasil lolos dari jeratan hukum dunia melalui lobi politik atau suap kekuasaan, hisab di akhirat merupakan kepastian yang tak terelakkan. Di hadapan pengadilan Allah yang Mahaadil, setiap partikel asap yang menyesakkan dada manusia, setiap jengkal tanah yang mati karena abu, dan setiap makhluk bernyawa yang terpanggang akan menjadi saksi yang memberatkan para perusak alam. Kesadaran eskatologis ini semestinya menjadi benteng moral terkuat bagi setiap individu dan institusi untuk berhenti memandang alam semata-mata sebagai komoditas yang bebas dijarah.


